Acta Non Verba

Istilah yang biasa digunakan dalam menuntut kedisiplinan yang lebih senang dengan tindakan nyata dan bukan bukan perkataan berlaka.

Diskriminasi

diskriminasi : pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).

In plain English, to "discriminate" means to distinguish, single out, or make a distinction. In everyday life, when faced with more than one option, we discriminate in arriving at almost every decision we make. But in the context of civil rights law, unlawful discrimination refers to unfair or unequal treatment of an individual (or group) based on certain characteristics, including : Age, Disability, Ethnicity, Gender, Marital status, National origin, Race, Religion, and Sexual orientation.

Access Denied [pengertian sederhana]

Access denied, memiliki pengertian sebuah akses yang ditolak. Pesan ini biasanya muncul ketika seseorang atau sebuah sistem tidak berhasil melewati suatu proses otorisasi [pemeriksaan keabsahan mengakses], pada saat akan memasuki sistem lain, bisa juga artinya folder tersebut dalam protection [misalnya oleh windows], namun perlu diwaspadai access denied karena karena diproteksi atau sedang “terkunci” oleh system karena terinfeksi virus.
Lihat Juga : Diklat Hukum : Mengenal Hukum Telematika


Hukum Gerak Aristoteles

Hukum gerakan Aristoteles menyatakan bahwa gerakan adalah suatu akibat, dan tiap-tiap gerakan selalu mempunyai sebab yang mendahuluinya. Teori ini bagi Aristoteles selanjutnya membawa kepada keharusan untuk mengakui adanya penggerak pertama, yang sekaligus merupakan penyebab utama.

lihat juga : CD Vendu Reglement dan Peran Bea Cukai 

Pohon Ilmu Hukum


PENOLOGI

Istilah Penologi dapat ditelusuri dari kata dasar Penal dan Logos/Logi. Penal (bahasa perancis) artinya pidana; atau Poena (bahasa latin) berarti hukuman/denda) atau Poenal/Poenalis (menjatuhkan hukuman). Sedangkan Logos/Logi berarti ilmu pengetahuan. Dilihat dari kata dasar yang membentuk istilah Penologi, secara harfiah berarti suatu ilmu (logos) yang mempelajari tentang penal (pidana). Karena Penologi ini
ilmu yang mempelajari tentang pidana, perbuatan apa saja yang dapat dipidanakan, siapa saja yang dapat dipidana, mengapa dapat dipidana, kapan seseorang dapat dipidanakan, dan yang lebih penting bagaimana seseorang dapat dipidanakan baik secara prosedural maupun substantif. Lingkup Penologi tidak hanya meliputi suatu negara pada kurun waktu
tertentu. Oleh karena itu Penologi disebut juga sebagai politik kriminil (criminele politiek, control of crime) yang tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja dan suatu tempat/negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu. Penologi tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tetapi juga yang di luar pidana. Penologi merupakan "anak kandung" dari Kriminologi yang mempelajari kejahatan (kausa, akibat dan penanggulangnnya) secara ilmiah.

Minuman Beralkohol Tradisional

Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
 

Kepentingan Hukum Yang Dilindungi | Skema


Lex Superior Derogat Legi Inferior

Artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah [hierarki]. Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak terlepas mengenai Stuffen Bow Theory - Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam Teorinya mambahas mengenai jenjang norma hukum. Pendapatnya bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan, yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan. Misalnya terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang, maka yang digunakan adalah Undang-undang karena undang-undang lebih tinggi tingkatnya. Teori ini semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia, tertuang dalam UU-12-2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan undang-undang ini, menurut jenis dan hierarki-nya adalah :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 
 

Perjanjian Accesoir

Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian accesoir contohnya adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Harta Kekayaan

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemeriksaan Saksi Di Persidangan

Pemeriksaan saksi di persidangan, adalah sebuah seni untuk menyinggung kejujuran, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran fakta yang tak bisa diperdebatkan, hingga dapat dibuat pada sebuah kesimpulan yang positif.

Ex Aequo Et Bono

Suatu yang harus diputus dengan prinsip ex-aequo et bono, adalah sebuah perkara yang harus diputus dengan prinsip apa yang ada dan terjadi, yang didasarkan kepada rasa keadilan.
Sebagian besar kasus hukum didasarkan pada aturan dan ketentuan hukum yang sangat ketat. Misalnya sebuah kontrak akan menjadi dianggap normal jika ditegakkan berdasarkan prinsip dan syarat sah-nya perjanjian dan sistem hukum yang berlaku, dengan tidak memperdulikan seberapa 'tidak-adil' kontrak itu dibuat dan mungkin saja dapat dibuktikan.
Terhadap sebuah kasus yang akan diputus dengan menggunakan prinsip ex-aequo-et-bono, diperkenankan untuk mengabaikan aturan dan ketentuan hukum yang sangat ketat, yang oleh karenanya dibutuhkan sebuah putusan [majelis hakim] yang didasarkan kepada apa yang adil dengan memperhatikan fakta atau keadaan yang terjadi sebenarnya.
Dalam praktek penerapannya, hal ini sering terjadi pertentangan yang sangat jelas dengan rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam hukum tertulis, dalam perjanjian, sistem hukum atau hukum acara yang berlaku, dengan berbagai keterbatasan. Melalui ex aequo et bono, membuka komitmen untuk menegakan keadilan [bagi hakim] untuk menyelesaikan sengketa tanpa terikat kepada ketentuan hukum tertulis dengan hanya memperhatikan fakta, keadaan yang terjadi sesungguhnya.

Acta Non Verba

Istilah yang biasa digunakan dalam menuntut kedisiplinan yang lebih senang dengan tindakan nyata dan bukan bukan perkataan berlaka. Lih...