Intervensi

Pengertian Intervensi [secara singkat] dalam Hukum Acara Perdata yaitu ikut sertanya pihak ke tiga kedalam proses perkara, yang dapat terdiri dari :
1. Voeging, yaitu masuknya pihak ke tiga atas kehendak sendiri dengan bergabung pada salah satu pihak Penggugat atau Tergugat.
2.  Vrijwaring, yaitu pihak ke tiga ditarik oleh Tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi Tergugat.
3. Tussenkomst, ialah pihak ketiga masuk dalam satu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri.

lihat : CD Hukum Pedagang Valuta Asing 


Beberapa Istilah Hukum [Indonesia - Inggris] sehari-hari

Agunan | Collateral
Akta Kelahiran | Birth Certificate
Akta Nikah | Marriage Certificate
Akta Perdamaian | Settlement Agreement
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Consumer Dispute Resolution Body
Badan Pertimbangan Kepegawaian | Public Servant Review Board
Banding | Appeal
Berita Negara | Official gazette
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) | Intellectual Property Rights (IPR)
Hak Guna Bangunan | 1. Right of Building / 2. Building Rights
Hak Guna Usaha | 1. Right of Exploitation / 2. Leasehold
Hak Milik | Right of Ownership
Hak Pakai | Right of Use
Hak Pengelolaan | Right of Management
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) | Forest Concession Rights
Jaksa Agung | Attorney General
Jaksa Penuntut Umum | 1. Prosecutor / 2. Public Prosecutor
Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) | 1. Limited stay permit card /2.
Restricted Residency Permit
Kasasi | 1. Cassation / 2. Cassation Appeal
Kejaksaan Negeri | District Attorney
Keputusan Kepala Daerah | 1. Local Government Decision / 2. Head of
District Decision
Keputusan Presiden | Presidential Decree
Keputusan Pengadilan Negeri | District Court's Verdict
Ketetapan | Decree
Ketetapan MPR | 1. MPR Decree / 2. Decree of the People's Representative
Assembly
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | Civil Code
Konpensi | Rebuttal
Lembaran Daerah | 1. Local Gazette / 2. District Gazette
Mahkamah Agung | Supreme Court
Mahkamah Konstitusi | Constitutional Court
Majelis Pertimbangan Pajak | Tax Review Authority
Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP) | 1. Taxpayer Identification Number
/ 2. Tax Identification Number
Nota Kesepahaman | Memorandum of Understanding
Nota Kesepakatan | Letter of Intent
Pendapatan Kena Pajak | Taxable Income
Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) | 1. Non-taxable Income / 2.
Non-taxable Income Threshold
Pengadilan Agama | Religious Court
Pengadilan Militer | Military Court
Pengadilan Negeri | 1. District Court / 2. Local Court
Pengadilan Niaga | Commercial Court
Pengadilan Tata Usaha Negara | Administrative Court
Pengadilan Tinggi | 1. High Court / 2. Provincial Court
Pengadilan Umum | General Court
Peninjauan Kembali | Case Review
Peraturan Daerah | Regional Regulation
Peraturan Pemerintah | Government Regulation
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) | 1. Government
Regulation in Lieu of a Law / 2. Interim Law
Perbuatan Melawan Hukum | Unlawful Act
Rekonpensi | Counter Suit
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | Business License
Surat Keterangan | 1. Written Reference / 2. Testimonial
Surat Ketetapan Pajak (SKP) | Tax Assessment Letter
Surat Kuasa | 1. Power of Attorney / 2. Letter of Authorization
Surat Perintah Jalan (SPJ) | Travel Order
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan | Hierarchy of Laws
Undang-Undang | Laws
UUD 1945 | Constitution
Copy from : Deny A. Kwary - www.kwary.net

Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU)

Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) atau money remittance : adalah kegiatan yang dilakukan penyelenggara pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang kepada penerima. 

E-book Daftar Istilah Dalam Bahasa Hukum Indonesia